menlanjutkandi SDN 1 Pecoh Raya tahun 2009, melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP PGRI 1 Bandar Lampung tahun 2012, dan pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 6 Bandar Lampung tahun 2015. Pada tahun yang sama Tahun 2015 penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Program Study Pendidikan Islam Anak Usia Dini S1 reguler. PersyaratanKartu Kuning AK1. Dalam hal ini, ada beberapa dokumen yang harus disiapkan sebagai berikut: Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir dan membawa ijazah asli untuk berjaga-jaga. Fotokopi KTP/SIM dan bawa juga KTP asli untuk berjaga-jaga. Fotokopi Akta Kelahiran. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Padaera digital saat ini semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Mulai dari penggunaan un Kartu Identitas Anak adalah kartu yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia di bawah 17 tahun.. Kartu Identitas Anak atau KIA ini berlaku mulai dari anak lahir hingga anak berusia 17 tahun dan bisa berganti identitas dengan mengurus KTP.. Melansir dari Kompas.com, Selasa (23/03/2021), KIA terbagi dua, yaitu usia 0 hingga 5 tahun yang tak perlu dilengkapi dengan foto dan NamaOrtu ; Mudjiono NIP : 196807232008011009 Gol : 3a Pendidikan Terakhir : S1 pgsd unesa Instansi : SD Kertajaya Alamat : jl. Pucang jajar no 4-6, Kertajaya, SBY: mohon maaf. kartu keluarga kami baru diperbarui jadi nama saya baru diganti sama dengan akte kelahiran saya. Kesalahan tulisan tahun di menu SIANI untuk pengambilan ijazah: ozDd. Jakarta - Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian meneken aturan baru mengenai pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Aturan itu memperbolehkan gelar pendidikan hingga keagamaan yang bisa disingkat dapat dicantumkan di kartu keluarga KK hingga itu tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan. Aturan yang terdiri dari 9 pasal ini ditetapkan pada 11 April 2022 dan telah diundangkan pada 21 April 2022 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham Benny dimaksud dengan dokumen kependudukan dalam aturan itu mulai dari kartu keluarga, kartu identitas anak, e-KTP, hingga akta pencatatan sipil. Pencatatan nama itu dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia. Pada Pasal 5 ayat 1 disebutkan gelar pendidikan, adat, dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat bunyinyaPasal 51 Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan meliputia. menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia;b. nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada DokumenKependudukan; danc. gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat.2 Nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b merupakan satu kesatuan dengan nama.3 Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilaranga. disingkat, kecuali tidak diartikan lain;b. menggunakan angka dan tanda baca; danc. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil whn/dhn Jakarta - Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian telah menerbitkan aturan baru tentang pencatatan nama di dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk KTP dan Kartu Keluarga KK. Aturan baru KTP ini tertulis dalam Peraturan Mendagri Permendagri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Permendagri ini telah ditetapkan pada 11 April dan diundangkan pada 21 April 2022 lalu. Dikutip dari laman resmi Kemendagri, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, pencatatan nama pada dokumen kependudukan perlu diatur sebagai pedoman bagi penduduk dan pejabat yang berwenang melakukan pencatatan untuk memudahkan pelayanan publik. Aturan Baru Mendagri Gelar Pendidikan hingga Keagamaan Kini Boleh Ditulis di KTP Siap-Siap, Beli Minyak Goreng Curah Wajib Pakai KTP Gojek dan Disdukcapil DKI Kolaborasi GoSend Bisa Dipakai untuk Kirim E-KTP "Sehingga memberikan manfaat untuk pedoman pencatatan nama, penulisan nama pada dokumen kependudukan, dan meningkatkan kepastian hukum pada dokumen kependudukan," papar Dirjen Zudan di Jakarta, Senin 23/5/2022. Selain itu, hal ini juga memudahkan dalam pelayanan administrasi kependudukan, perlindungan hukum, serta pemenuhan hak konstitusional dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Dirinya menekankan bahwa pencatatan nama pada dokumen kependudukan mesti sesuai prinsip norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Antara lain syaratnya mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir, jumlah huruf paling banyak 60 karakter termasuk spasi dan nama paling sedikit dua kata," jelasnya. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan anak dalam pelayanan publik lainnya. Seperti contoh saat pendaftaran sekolah dan ketika si anak perlu menyebutkan namanya dalam pembuatan ijazah, paspor dan lain sebagainya. "Jika ada nama orang hanya satu kata, disarankan, diimbau untuk minimal dua kata, namun jika pemohon bersikeras untuk satu kata, boleh," terangnya. Hal ini hanya bersifat imbauan dan namanya tetap bisa dituliskan dalam dokumen kependudukan. * Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang Bidang perekonomian Airlangga Hartarto ungkap penyederhanaan izin UMKM. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi Indonesia.

penulisan pendidikan terakhir s1 di kartu keluarga